Digitalisasi Layanan Publik Diperluas, Pemerataan Akses Internet Jadi Tantangan

INFORADAR.ID - Pemerintah terus berupaya mendorong transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun, keberhasilan transformasi tersebut tidak hanya ditentukan dengan jumlah layanan yang tersedia secara daring, tetapi juga dengan kemudahan penggunaan, keamanan data, dan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan publikasi mengenai perkembangan transformasi digital Indonesia pada 20 Oktober 2026. Publikasi tersebut menyoroti bahwa capaian digital perlu dinilai berdasarkan perubahan yang dirasakan masyarakat ketika menggunakan layanan, bukan sekadar jumlah jaringan atau sistem yang dibangun.

Salah satu penerapan digitalisasi yang menjadi perhatian adalah pengembangan portal bantuan sosial. Pada September 2026, Komdigi menyampaikan bahwa portal digitalisasi bantuan sosial diproyeksikan diakses sekitar 50 juta masyarakat ketika diterapkan secara nasional. Pemerintah juga menyiapkan pengujian kapasitas dan keamanan sistem untuk mengantisipasi tingginya jumlah pengguna.

Penggunaan sistem digital dapat membantu masyarakat memperoleh informasi dan mengakses layanan tanpa harus selalu mendatangi kantor pelayanan. Bagi pemerintah, integrasi sistem berpotensi mempermudah verifikasi informasi, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi pengulangan pengumpulan data.

Meski demikian, penerapan layanan daring perlu mempertimbangkan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet, perangkat, atau kemampuan menggunakan teknologi. Warga di wilayah terpencil dan kelompok yang belum terbiasa dengan layanan digital berpotensi menghadapi hambatan apabila seluruh proses pelayanan bergantung pada sistem daring.

Keamanan informasi juga menjadi aspek penting. Pengelola layanan perlu memastikan sistem memiliki perlindungan yang memadai, membatasi akses data sesuai kewenangan, dan menyediakan mekanisme pengaduan apabila masyarakat mengalami gangguan layanan atau menemukan dugaan penyalahgunaan informasi.

Selain itu, layanan digital sebaiknya tetap didukung bantuan petugas dan alternatif pelayanan yang dapat diakses masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Pendekatan tersebut dapat membantu memastikan transformasi digital tidak menambah kesenjangan dalam memperoleh pelayanan publik.

BACA JUGA:Eksklusif! Febri Diansyah Blak-blakan ke Dahlan Iskan soal Kasus Febrie Adriansyah: Berisi Lompatan Logika

BACA JUGA:Lagi Usut Kasus Dana Bencana, KPK Sita Mobil BMW hingga BYD dari Tersangka Kasus BNPB

Ke depan, pemerintah perlu mengevaluasi digitalisasi berdasarkan kemudahan akses, keandalan sistem, perlindungan data, serta kepuasan pengguna. Pemerataan infrastruktur dan peningkatan literasi digital menjadi bagian penting agar manfaat teknologi dapat dirasakan oleh masyarakat di perkotaan maupun daerah terpencil.

Sumber: