Bansos Oktober Mulai Disalurkan, Mengapa Data Penerima Harus Terus Diperbarui?

INFORADAR.ID - Penyaluran bantuan social yang kini telah memasuki bulan Oktober 2026, pemerintah kembali menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu acuan penentu penerima manfaat.

Dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pemerintah akan menyeleksi kembali nama-nama yang berhak menerima bantuan untuk periode Oktober hingga Desember yang disalurkan secara bertahap.

Pemutakhiran data menjadi penting karena kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan pekerjaan, pendapatan, kondisi tempat tinggal, hingga kepemilikan aset dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan seseorang. Karena itu, data penerima tidak dapat hanya mengandalkan kondisi pada saat pendataan sebelumnya.

Dalam sistem DTSEN, tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan dalam 10 desil. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Desil 1 hingga 4 dapat diusulkan sebagai sasaran sejumlah program seperti PKH dan bantuan sembako.

BACA JUGA:Avengers: Endgame Kembali Jadi Film Terlaris, Tayangan Ulang Jadi Kunci Kalahkan Avatar

BACA JUGA:Konser Israel Houghton di Indonesia Tak Berizin, Pemerintah Soroti Dugaan Kampanye Pro-Israel

Kementerian Sosial menyebut pemutakhiran DTSEN dilakukan untuk merespons perubahan kondisi sosial ekonomi sekaligus memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan. Setelah pemanfaatan DTSEN, sekitar 4,3 juta keluarga penerima manfaat baru tercatat masuk dalam daftar penerima bansos.

Mekanisme usul dan sanggah juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos dengan menyampaikan kondisi yang sebenarnya.

Pembaruan data diperlukan untuk mengurangi risiko bantuan diterima pihak yang sudah tidak memenuhi kriteria atau justru tidak diterima warga yang membutuhkan. Di Kota Mataram, misalnya, sekitar 68.000 kepala keluarga tercatat mengajukan sanggahan terkait status desil Perlinsos.

BACA JUGA:Peringatan HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera

BACA JUGA:Bukan Blok M atau PIK, Taeyong NCT Keliling Jakarta dan Temukan Warung Kerek

Dengan demikian, akurasi DTSEN menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran. Bagi masyarakat, pengecekan data secara berkala dan penggunaan mekanisme usul atau sanggah dapat membantu pemerintah memperbaiki basis data sehingga penyaluran bantuan semakin sesuai dengan kondisi penerima.

Sumber: