Peringatan HUT ke-26 Banten Diwarnai Unjuk Rasa Mahasiswa di Gedung DPRD

INFORADAR.ID – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Banten diwarnai aksi unjuk rasa berujung kericuhan antara massa mahasiswa dan aparat kepolisian di depan Gedung DPRD Banten, Kota Serang.

Mengutip laporan Aktual Tangerang, aksi tersebut digelar untuk menyampaikan kritik serta sepuluh tuntutan terkait persoalan daerah. Dalam penyampaian aspirasi mahasiswa, massa memblokir Jalan Syeh Nawawi Al Bantani, membakar ban di tengah jalan, serta menghentikan dua unit truk besar yang memicu kemacetan arus lalu lintas di sekitar area KP3B.

Koordinator aksi, Yasser, menegaskan bahwa salah satu tuntutan utama ditujukan pada transparansi pengelolaan APBD Banten yang dinilai oleh mahasiswa rentan terhadap penyimpangan, di samping masalah pendidikan, infrastruktur, dan lapangan kerja.

Situasi memanas dan memuncak ketika sejumlah mahasiswa berusaha mendobrak pagar serta merangsek masuk ke kompleks gedung dewan guna menghampiri seorang rekan mahasiswi yang berada di dalam.

Kericuhan dan aksi saling dorong pun tak terhindarkan, mengakibatkan enam orang dilaporkan mengalami luka-luka serta dua mahasiswa masing-masing dari aliansi KMS30 dan Untirta Movement Community (UMC) diamankan oleh aparat kepolisian.

Hingga Minggu malam, massa aksi dilaporkan masih bertahan di sekitar lokasi unjuk rasa sembari terus mengondisikan penanganan bagi rekan-rekan mereka yang terluka.

Di sisi lain, jajaran kepolisian tetap bersiaga secara ketat di area dalam dan luar kompleks Gedung DPRD guna mengantisipasi pergerakan massa susulan serta menjaga kondusivitas wilayah.

Aksi demonstrasi yang bertepatan dengan perayaan resmi HUT Banten di kawasan KP3B ini menjadi catatan kritis tersendiri bagi jajaran pemerintah daerah. Para aktivis mahasiswa mendesak agar DPRD dan Pemprov Banten tidak sekadar menggelar seremoni ulang tahun, tetapi segera membuka ruang dialog terbuka guna menindaklanjuti sepuluh poin tuntutan masyarakat secara nyata.

Esok harinya, perwakilan mahasiswa berencana menyerahkan berkas resmi sepuluh tuntutan tersebut secara langsung kepada pimpinan DPRD Banten. Langkah ini diambil untuk memastikan aspirasi terkait reformasi transparansi anggaran dan perbaikan fasilitas publik dapat dikawal secara prosedural hingga mendapatkan tanggapan resmi dari pihak legislatif maupun eksekutif.

Sumber: