Kuliah Gratis di PTN Mulai Dihitung, Prabowo Bentuk Tim Khusus Dipimpin Pratikno

INFORADAR.ID - Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) mulai masuk tahap hitung-hitungan. Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus lintas kementerian yang bertugas mengkaji kebutuhan anggaran hingga tahapan penerapan pendidikan tinggi gratis.

Tim tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari arahan Prabowo agar pendidikan negeri gratis dapat diwujudkan hingga jenjang perguruan tinggi.

Bagi mahasiswa dan calon mahasiswa, kebijakan tersebut nantinya dapat berkaitan langsung dengan biaya pendidikan di PTN. Namun, pemerintah menegaskan program tersebut masih berada dalam tahap kajian sehingga belum ada keputusan mengenai kapan penerapannya dimulai.

Brian mengatakan pemerintah perlu menghitung ruang fiskal negara sebelum menentukan skema pendidikan tinggi gratis. Perhitungan tersebut mencakup kebutuhan pembiayaan serta tahapan penerapan agar kebijakan dapat dijalankan secara bertahap.

“Programnya kan Pak Presiden memberikan arahan bagaimana supaya pendidikan tinggi itu gratis untuk PTN, tapi kan tentu butuh waktu, kita butuh juga menganalisis ruang fiskal dan sebagainya begitu ya,” ujar Brian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/9/2026).

BACA JUGA:Banjir Bandang Terjang Solok, 70 Rumah Terdampak dan Akses Solok-Padang Lumpuh

BACA JUGA:Pekan Tuli Internasional 2026, GERKATIN Kabupaten Serang Dorong Pendidikan Inklusif bagi Masyarakat Tuli

Menurut Brian, tim khusus akan melakukan telaah lebih mendalam mengenai angka-angka pembiayaan dan tahapan pelaksanaan. Sejumlah kementerian terkait juga akan dilibatkan dalam proses tersebut, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Pemerintah menargetkan hasil kajian tersebut dapat mulai terlihat dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan. Setelah itu, hasil perhitungan akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan untuk menentukan langkah dan tahapan berikutnya.

Salah satu hal yang ikut dibahas adalah sumber pembiayaan yang selama ini menopang operasional PTN. Pemerintah telah mengkaji sejumlah komponen pendapatan, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT), biaya jalur mandiri, serta pendapatan lain yang dimiliki perguruan tinggi negeri.

Brian menyebut hasil perhitungan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah. Artinya, pemerintah masih harus menentukan skema yang memungkinkan program pendidikan tinggi gratis diterapkan tanpa mengabaikan kondisi anggaran negara.

Menariknya, rencana tersebut juga akan mencakup perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Brian mengatakan status PTN-BH tidak menjadi penghalang dalam pembahasan karena yang sedang dikaji pemerintah adalah sumber pendanaan, bukan tata kelola keuangannya.

BACA JUGA:Mulai 1 Oktober 2026, Nama Argo Muria hingga Merbabu Berubah Jadi KA Muria

BACA JUGA:Content Creator Resmi Masuk KBJI 2026, Pekerjaan Digital Gen Z Kini Diakui Negara

Sumber: