Target 350 Ribu Rumah Subsidi, Baru 154 Ribu yang Tersalurkan: Apa Kendalanya?

INFORADAR.ID - Penyaluran rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga 21 September 2026 baru mencapai 154.034 unit atau sekitar 44 persen dari target 350.000 unit. Pemerintah pun menyoroti sejumlah kendala yang membuat realisasi program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih tertinggal.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan masih jauhnya realisasi dari target perlu segera ditangani. Ia meminta Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) mengevaluasi sumber daya manusia (SDM) agar persoalan dalam program FLPP dapat diselesaikan lebih cepat.

Ara menyampaikan hal tersebut dalam rapat kinerja dan evaluasi FLPP 2026 di Kantor BP Tapera, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2026). Menurutnya, kebutuhan terhadap rumah subsidi terus berkembang sehingga pengelola program juga harus mampu menghadirkan cara kerja yang lebih adaptif.

“Saya ingatkan sama Pak Heru (Komisioner BP Tapera) revisi SDM. Karena begini ini targetnya melompatnya jauh,” ujar Ara.

Ia menilai evaluasi tidak hanya perlu dilakukan terhadap jumlah pegawai, tetapi juga pola pikir hingga sistem teknologi informasi yang digunakan. Ara mendorong BP Tapera memiliki SDM yang mampu mencari solusi dan menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan program.

BACA JUGA:BLT Kesra Rp900 Ribu Ramai Disebut Cair September 2026, Ini Fakta Terbarunya

BACA JUGA:Rupiah Tertekan ke Rp17.847, Pasar Menanti Arah Kebijakan Bank Indonesia

Menurut Ara, program rumah subsidi sudah berjalan cukup lama sehingga diperlukan terobosan agar pelaksanaannya tidak hanya mengandalkan pola kerja yang sama. Ia meminta pekerja yang terlibat mampu menghadapi persoalan di lapangan, bukan justru terhambat oleh masalah tersebut.

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk mengejar penyaluran FLPP. Salah satunya dengan melakukan rekonstruksi internal dan menambah SDM dari Kementerian Keuangan serta kementerian terkait.

“Kita meminta tambahan SDM dari Kementerian Keuangan, dari kementerian terkait lainnya, dilakukan rekonstruksi internal, mengoptimalkan semua sumber daya yang ada,” kata Heru.

BP Tapera juga memperluas aktivitas pemasaran, sosialisasi, dan internalisasi program FLPP. Berbagai kementerian, lembaga, hingga kelompok profesi dilibatkan untuk memperkenalkan fasilitas rumah subsidi kepada masyarakat yang menjadi sasaran program.

Namun, persoalan penyaluran rumah subsidi tidak hanya berada di sisi pengelola program. Heru mengatakan permintaan dari masyarakat terhadap rumah subsidi sebenarnya masih tinggi, tetapi pengembang menghadapi kendala dalam menyediakan rumah.

BACA JUGA:Menlu Sugiono Tiba di New York, Bawa Suara Indonesia ke Sidang Umum PBB ke-81

BACA JUGA:Keributan di GKPI Rajeg Berujung Damai, Aji Minta Maaf dan Warga Diminta Jaga Kerukunan

Sumber: