Pemerintah Ingatkan Mitigasi Bencana Tak Bisa Ditunda: Every Day Counts

INFORADAR.ID - Pemerintah mengingatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan bahwa mitigasi bencana tidak bisa menunggu sampai bencana terjadi. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial membuat risiko bencana semakin kompleks sehingga investasi ketangguhan dan sistem peringatan dini perlu diperkuat sejak sekarang.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot saat membuka The 5th Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) dan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026 di Jakarta, Rabu (9/9).

Mengusung tema Putting People at the Centre of Resilience, forum tersebut menempatkan keselamatan masyarakat sebagai fokus utama dalam membangun ketangguhan menghadapi berbagai ancaman bencana.

Yuliot menilai pola bencana saat ini tidak lagi bisa dipandang sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Berbagai faktor seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan persoalan sosial saling berkaitan hingga membentuk ancaman yang lebih besar terhadap masyarakat.

“Hari ini kita tidak lagi bicara tentang bencana hanya sebagai kejadian alam yang berdiri sendiri. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial telah menyatu menjadi satu ancaman sistemik yang masif,” ujar Yuliot.

BACA JUGA:Peringatan Dini BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi Hingga 4 Meter di Perairan Indonesia

BACA JUGA:Daftar Nama Jurnalis Hilang Kontak Saat Liput Anak Krakatau

Menurutnya, perkembangan risiko bencana saat ini bergerak lebih cepat dibandingkan kemampuan penanganannya. Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya prinsip every day counts atau setiap hari sangat berarti dalam upaya mengurangi risiko bencana.

“Menunda mitigasi risiko bencana hari ini berarti menumpuk korban jiwa di masa depan,” tegasnya.

Ada tiga langkah yang didorong pemerintah untuk memperkuat ketangguhan bencana. Pertama, pengurangan risiko bencana harus dipandang sebagai investasi penting dalam pembangunan nasional melalui investasi berkelanjutan pada ketangguhan serta infrastruktur hijau.

Langkah kedua adalah memperkuat program Early Warnings for All. Sistem peringatan dini dinilai tidak cukup hanya menghasilkan data teknis, tetapi harus mampu mengubah informasi tersebut menjadi peringatan yang mudah dipahami dan dapat diakses berbagai kelompok masyarakat.

Akses tersebut juga perlu memperhatikan kelompok yang kerap menghadapi hambatan dalam memperoleh informasi kebencanaan, termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

BACA JUGA:Lebih 2.000 orang, sebagian besar anak-anak, diduga keracunan MBG dalam sepekan terakhir

BACA JUGA:PJJ di Banten Diperpanjang hingga Jumat, Gubernur Andra Soni Soroti Kasus ISPA Naik 2,5 Kali Lipat

Sumber: