414 SPPG Bermasalah Terungkap, BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG dengan 11 Tim Reformasi

INFORADAR.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah dalam proses pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari temuan tersebut, ratusan miliar rupiah anggaran berhasil dikembalikan ke kas negara setelah ditemukan dapur yang belum beroperasi tetapi telah menerima pencairan dana hingga kepemilikan rekening virtual ganda.

Temuan tersebut menjadi salah satu hasil reformasi tata kelola BGN yang dilakukan untuk memastikan anggaran dan pelaksanaan MBG berjalan lebih tertib. Pemerintah kini memperkuat pengawasan agar program yang menyasar masyarakat luas tersebut dapat berjalan lebih efektif.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan hasil pemeriksaan menemukan adanya SPPG yang belum beroperasi tetapi sudah menerima pencairan anggaran. Ia juga menyebut terdapat SPPG dengan rekening virtual ganda yang ikut ditemukan dalam proses pembenahan tersebut.

"BGN juga menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi, tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda sehingga ratusan miliar berhasil dikembalikan ke kas negara," kata Qodari dikutip dari Antara, Rabu (29/7/2026).

Pembenahan tersebut dilakukan di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola program MBG. Selama masa kepemimpinan Nanik Sudaryati Deyang di BGN, reformasi dilakukan melalui 11 langkah yang mencakup evaluasi, pengawasan, hingga penguatan organisasi.

BACA JUGA:Kabar Baik buat Pencari Kerja, Uang Saku Magang Nasional Bakal Naik Tahun Depan

BACA JUGA:Danantara Masuk KSSK, Koordinasi Kebijakan Ekonomi Nasional Kini Jadi ‘KSSK Plus’

Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah mengevaluasi hampir 28.000 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Evaluasi tersebut menjadi bagian penting untuk memetakan kondisi dapur dan memastikan fasilitas yang terlibat dalam program memenuhi standar yang ditetapkan.

Selain melakukan evaluasi, BGN juga mengklasifikasikan sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan. Penataan tersebut dilakukan agar pelaksanaan MBG tidak hanya mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan kualitas makanan yang disediakan.

BGN juga menata rencana ekspansi pembangunan dapur dengan memberikan prioritas kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program sehingga manfaat MBG tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Untuk memperkuat proses tersebut, BGN membentuk 11 tim reformasi yang memiliki tugas memperbaiki tata kelola pelaksanaan MBG. Reformasi juga diarahkan agar program lebih tepat sasaran dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Qodari menjelaskan rangkaian pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat reformasi internal BGN. Ia menyebut langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem pengelolaan MBG sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

BACA JUGA:Ekonomi RI Tumbuh Pesat, tetapi Ancaman PHK Masih Menghantui Ribuan Pekerja

BACA JUGA:Ini Dia Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Pencemar Lingkungan

Sumber: