Program Makan Bergizi Gratis Dipangkas Lagi, Apa Dampaknya bagi Siswa dan Anggaran Negara?

INFORADAR.ID – Setelah banyaknya kejanggalan yang terjadi dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah langsung melakukan evaluasi Program ini, kebijakan penyesuaian anggaran dilakukan agar Program ini bisa berjalan lebih efisien. Kebijakan yang dilakukan ini kemudian menyita perhatian publik karena Program unggulan tersebut menyasar jutaan pejar, balita, ibu hamil dan ibu menyusui di seluruh Indonesia.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan pagu anggaran MBG turun menjadi Rp229 triliun dari sebelumnya Rp268 triliun. Bahkan, pemerintah masih membuka peluang efisiensi lanjutan apabila dinilai diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal negara.

Penyesuaian anggaran yang dilakukan saat ini berdampak pada penerima manfaat. Yang semulanya program ditujukan menyasar sekitar 83 juta penerima, namun realisasi yang berjalan baru mencapai sekitar 62,5 juta orang dan jumlah ini berpotensi disesuaikan kembali seiring adanya evaluasi anggaran.

BACA JUGA:LinkedIn Diselidiki Gegara Dugaan “Ghost Jobs”, Lowongan Kerja Palsu Bikin Pencari Kerja Resah

BACA JUGA:Ini Dia Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Pencemar Lingkungan

BGN menegaskan efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas makanan. Fokus pelaksanaan kini diarahkan pada peningkatan mutu gizi, keamanan pangan, serta penguatan tata kelola dapur agar distribusi makanan lebih tepat sasaran dan memenuhi standar kesehatan.

Langkah ini diambil setelah program menghadapi banyak tantangan, mulai dari persoalan logistik, kasus makanan tidak sesuai di sejumlah daerah, hingga evaluasi terhadap rausan dapur yang tidak patuh dan melanggar standar operasional.

Sejumlah ekonom menilai penyesuaian anggaran merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan APBN. Namun, mereka mengingatkan agar efisiensi tidak mengurangi akses kelompok rentan terhadap asupan gizi yang menjadi tujuan utama program.

BACA JUGA:7 SMA Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis Banten, DPRD Minta Hak Murid Tetap Dijamin

BACA JUGA:HMPS KPI 2026 Gelar Go to School (GTS), Edukasi Media Digital dan Anti-Bullying

Kedepannya, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal serta efektivitas program. Transparansi pengeluaran anggaran, pengawasan distribusi, hingga peningkatan kualitas manjadi faktor kunci agar program ini tetap bisa memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Sumber: